wakil ketua dpd ri laode ida mendesak kementerian tenaga kerja juga transmigrasi dan pemerintah kabupaten tangerang, banten, turut bertanggung jawab terhadap kehadiran indikasi perbudakan buruh pabrik wajan selama wilayahnya.
terjadinya kasus `perbudakan` terhadap buruh pabrik wajan yang berlangsung lumayan berlarut, salah Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan daripada pemerintah daerah setempat, papar laode ida dalam diskusi perbudakan serta ketenagakerjaan dalam indonesia selama gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, jumat.
pembicara yang lain pada diskusi itu adalah direktur eksekutif migrant care anis hidayah dan pakar demografi daripada universitas indonesia sonny harry harmadi.
menurut laode ida, kabupaten tangerang merupakan salah Satu sentra industri, hendaknya kemenakertrans melalui dinas tenaga kerja dan kepala daerah setempat menggarap pengawasan yang ketat pada kaum pelaku industri.
Informasi Lainnya:
- indonesian masters
- daun sirsak
- distributor grosir jas sepatu hujan bandung
- Memprsiapkan acara pernikahan
saya menyayangkan sikap kemenakertrans serta pemerintah kabupaten tangerang yang menanggap jumlah ini biasa-biasa saja, ujarnya.
laode meminta berbagai pihak tenntang dalam persoalan ketenagakerjaan bisa menuntaskan jumlah ini serta kasus perburuhan yang lain.
anggota dpd ri dari provinsi sulawesi tenggara itu menilai jumlah indisikasi perbudakan kepada buruh pabrik wajan itu sangat mengenaskan juga mencoreng muka demokrasi indonesia.
dari hasil pengamatan kami, kasus ini mampu berlangsung berlalu karena banyak dukungan daripada oknum anggota polisi, kata laode dan berkunjung ke tujuan pabrik wajan dalam tangareng, banten, pekan 2012.
direktur eksekutif migrant care, anis hidayah, menungkapkan bahwa kejadian memilukan yang seringkali menimpa pekerja indonesia akibat dari hukum ketenagakerjaan dan tidak memihak di pekerja.
menurut dia, sistem ketenagakerjaan di indonesia sudah masih menjalankan bisnis terjadinya praktik perbudakan karena baru ada terjadi pelanggaran hak asasi manusia (ham).
anis menilai dalam ini berbagai persoalan perburuhan cuma dinilai untuk persoalan ringan, serta pemerintah tak berusaha mencari langkah awal sampai ke akar permasalahan.
seharusnya, pemerintah melalui menteri tenaga kerja serta transmigrasi langsung mencari Jawaban persoalan perburuhan sampai ke akar persoalannya, katanya.